Bagja mengungkapkan, pada akhir pekan kemarin, petugas Bawaslu daerah mengawasi safari politik Ganjar dan Anies di Jawa Timur. Hal itu untuk memastikan apakah ada unsur pelanggaran seperti penggunaan rumah ibadah, ajakan memilih dan penggunaan fasilitas negara selama kegiatan safari politik.
Bagja mengatakan, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah ada pelanggaran atau tidak dalam kegiatan safari politik dua tokoh tersebut. Pihaknya masih menunggu laporan hasil pengawasan dari daerah.
Baca Juga: Duet Ganjar Wajib Jadi Dwi Tunggal, Dipilih Melalui Musyawarah
Menurut Bagja, kegiatan yang dilakukan Ganjar terjadi pada hari libur kerja dan tidak menggunakan pakaian dinas atau menggelar kegiatan politik di tempat ibadah. Jadi, secara garis besar kegiatan safari politik Ganjar tidak mengandung unsur pelanggaran.
Ganjar diketahui baru dalam beberapa pekan terakhir melakukan kegiatan safari politik. Sedangkan Anies sudah lebih dulu bersafari, yakni sejak tahun 2022.
Safari Anies ke Masjid Raya Baiturrahman Aceh sempat dilaporkan ke Bawaslu. Pada akhir 2022, Bawaslu menolak laporan dugaan pelanggaran Anies tersebut karena eks Gubernur DKI Jakarta itu belum resmi menjadi capres.
Kendati demikian, Bawaslu menilai, kegiatan safari politik Anies ke sejumlah provinsi tidak etis karena masuk kategori kampanye terselubung. Selain itu, Bawaslu menyebut kegiatan safari politik itu terkesan mencuri start kampanye capres Pemilu 2024.
“Hal itu jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam pemilu,” ujar Komisioner Bawaslu Puadi, ketika itu.
Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choiri alias Gus Choi menuding Bawaslu tidak netral menyikapi safari politik Anies dan Ganjar. Menurutnya, Bawaslu hanya keras kepada Anies.
“(Sikap terbaru Bawaslu) mengkonfirmasi persepsi kita bahwa Bawaslu tidak netral. Bawaslu keras ke Anies, lembek ke Ganjar,” katanya.
Gus Choi menuding Bawaslu bersikap tidak netral karena lembaga itu bekerja atas pesanan kelompok tertentu yang hendak menjegal Anies. Dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa kelompok yang dimaksudnya.
“Ada muatan politik dari kelompok tertentu. Mereka atas dasar itu (bekerja), bukan atas undang-undang,” ujarnya.
Dia menyebut, ketidaknetralan Bawaslu ini hanya satu dari sekian banyak bentuk gangguan dari kelompok tertentu untuk menjegal Anies, sosok capres yang ingin membawa perubahan.
“Jalan perubahan banyak gangguan dan rintangan. Tapi kita sadar menuju yang lebih baik membutuhkan keyakinan dan keimanan yang kuat, kesabaran yang tebal dan tak lupa doa yang khusyuk,” ujarnya.
Dia mendoakan pimpinan Bawaslu agar sadar dan kembali netral. Selain itu, Nasdem juga akan bergerak di parlemen untuk memastikan Bawaslu bekerja adil.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
