Dialog yang dibangun Jokowi dengan enam ketum parpol pendukung pemerintah menekankan tantangan dalam mengelola bonus demografi dan mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia yang menjadi perhatian pemerintah sekarang ini. Sedangkan narasi dari kubu pendukung Anies Baswedan dengan Nasdem di dalamnya menyuarakan narasi berbeda dengan kebijakan pemerintah sekarang ini.
"Sehingga hal itulah yang juga harus dibaca, mengapa Bapak Presiden Jokowi di dalam pertemuan tersebut tidak mengundang dari Partai Nasdem," ujarnya.
Dia mengingatkan pula bahwa Jokowi membuka ruang dialog dan menerima kritik dari banyak pihak. Kendati Nasdem tidak hadir dalam pertemuan di Istana, Menko Marves, Luhut Pandjaitan, diketahui bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, belum lama ini.
"Buktinya juga ada pertemuan antara Bapak Luhut dengan Bapak Surya Paloh. Itu kan menunjukkan kepemimpinan yang membangun dialog tadi," katanya.
Baca Juga: Jokowi Keluarkan NasDem dari Koalisi Pemeritahan, Anies Tak Masalah
Hasto melanjutkan, sebagai senior dan tokoh bangsa, JK layak menyampaikan pendapat pribadi. Namun dia mengingatkan lagi bahwa presiden-presiden sebelumnya juga pernah mengundang ketum parpol di Istana, termasuk JK yang menjadi Ketua Dewan Pengarah pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Sekali lagi, saat itu berbicara tentang bagaimana soliditas pemerintah ini dibangun untuk keberhasilan di dalam menyiapkan pemimpin dalam pengertian kebijakan-kebijakan yang berkesinambungan pada tahun 2024 yang akan datang. Tidak berbicara tentang bagaimana memenangkan Pemilu tahun 2024," tuturnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
