"Presiden Jokowi mempunyai kewajiban mengarahkan sosok-sosok yang bisa dipilih oleh rakyat dan ini sudah beliau lakukan 2 tahun belakangan ini. Apalagi jika diminta oleh Partai Politik, tentu lebih baik lagi. Dan saat ini, memang partai politik sengaja melibatkan presiden,” terangnya.
Apalagi sebagai Presiden, kata Teddy, Jokowi pasti mendapatkan informasi intelijen yang valid, sehingga Presiden wajib cawe-cawe untuk kemaslahatan negeri ini.
"Tentu Presiden Jokowi punya kewajiban sesuai dengan sumpahnya dalam UUD 45, menghalau orang-orang yang jelas akan menjerumuskan dan merusak negeri ini untuk berkuasa," pungkasnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
