Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Paramater Politik Indonesia, Adi Prayitno meminta masyarakat untuk menghindari kritik berlebihan dan tindakan bully kepada bakal calon presiden (bacapres), salah satunya kepada Ganjar Pranowo.
Adi mengaku geram atas unggahan seorang warganet yang mengedit foto Ganjar bersebelahan dengan salah satu mantan artis dewasa dari Jepang.
Baca Juga: Relawan Ganjar Sebut Capres Harus Merdeka, Bukan Boneka Siapapun
Dia menilai, perbuatan tersebut sangat kontraproduktif dan hanya melahirkan keributan yang tidak berkesudahan. Dia mengimbau agar kritikan kepada bacapres harus bersifat substansif.
"Capek. Serangan vulgar semacam ini sudah banyak makan korban. Bukan hanya keributan, tapi banyak juga yang berurusan dengan pihak berwajib karena dianggap fitnah, hoaks, dan merusak nama baik," kata Adi ditulis Rabu (3/4/2023).
Dia melanjutkan, bukan tidak mungkin serangan-serangan kepada bacapres tersebut membuat pendukung masing-masing tokoh tersinggung, dan berujung pelaporan kepada pihak berwajib.
"Kalau mau mengkritik calon seperti Ganjar, seperti Anies, ataupun Prabowo, lebih pada substansi, seperti visi misi, soal statement-statement atau kebijakan politiknya yang pernah dilakukan selama menjadi pejabat publik," ujar Adi.
"Kalau ingin mengkritik Ganjar misalnya, kritik apa saja yang menjadi kelemahan Ganjar di jateng, kritik Anies apa yang menjadi kelemahan Anies di Jakarta. Atau Prabowo ketika jadi Menhan dan seterusnya," contohnya.
Baca Juga: Deklarasi Ganjar Disambut Positif, Pemilih Kritis PDIP Naik Usai Umumkan Capres
Selain bersifat substantif, Adi meminta masyarakat memberikan kritikan yang terukur, mampu membangun demokrasi yang sehat, dan tidak memecah belah bangsa.
"Saya kira pemilu 2024 harus menjadi momen di mana kampanye politik terutama oleh pendukungnya itu harus konstruktif. Bukan lagi terlampau berlebihan yang justru akan merusak suasana batin kebangsaan kita," pungkasnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
