"Koalisi Masyarakat Sipil mendesak TNI, Presiden, serta DPR RI untuk menghentikan rencana operasi tempur dan mencari pendekatan militeristik lainnya untuk menangani situasi perlawanan di Papua." ungkap Araf.
Menurut Araf, rencana operasi tempur ini menunjukkan ketidaksiapan TNI AD dalam melakukan perdamaian di tanah Papua.
Di sisi lain, pengamat militer sekaligus Direktur Eksekutif ISSES Khairul Fahmi mengungkap bahwa rencana siaga tempur merupakan salah satu upaya TNI untuk memperkuat kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi situasi krusial seperti perlawanan KKB ini. Selain itu, tindakan ini jelas tidak bertentangan dengan sikap politik pemerintah untuk Papua.
“Kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan pendekatan lunak dan komunikasi sosial tetap akan dilakukan. Namun, ini bukan berarti TNI dan Polri tidak mempersiapkan kondisi apapun karena dalam saat bersamaan dengan pendekatan lunak, aparat tentu juga harus bertindak jika dianggap perlu demi mendukung kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam mengamankan situasi," ujar Khairul, mengutip Suara.com, Kamis (20/4/2023).
Rencana siaga tempur ini pun juga telah diketahui oleh Komnas HAM. Untuk mendukung kebijakan dan tindakan pemerintah dalam misi keamanan dan pertahanan, Komnas HAM meminta agar apapun kebijakannya, keselamatan dan perlindungan masyarakat harus tetap jadi prioritas utama.
"Kami (Kombas HAM) meminta kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, termasuk TNI serta Polri untuk tetap memastikan jaminan perlindungan kepada masyarakat sipil yang terdampak langsung atau berada di daerah konflik,” pungkas Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
