Kritik kontroversial aktivis media sosial Bima Yudho Saputro asal Lampung sampai ke Menko Polhukam, Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai Bima berhak mengkritisi perkembangan di wilayah asalnya.
“Bima punya hak konstitusional untuk menyatakan itu, apalagi demi perbaikan (Lampung),” ujar Mahfud MD dalam sebuah diskusi di Youtube, seperti dikutip Republika pada Senin (17/4/2023).
Baca Juga: Bahas Kritikan Bima, DPP Golkar Hubungi Gubernur Lampung
Mahfud mengatakan, bupati Lampung Timur maupun gubernur Lampung mempunyai kewajiban moral sebagai pemimpin untuk menyerap aspirasi dan kritik dari warganya. Terkait kabar bahwa adanya aparat penegak hukum (APH) yang terlibat melakukan intimidasi, Mahfud bakal mengeceknya. “Tentu saya akan komunikasi kalau sampai ada APH ikut menekan,” kata Mahfud.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pun ikut nimbrung dalam polemik Bima. Hotman menyatakan siap membantu Bima jika kritikannya ke pemda di Lampung dibawa ke jalur hukum. Hotman Paris meminta Bima untuk menghubunginya melalui direct message (DM) Instagram dan kantornya di Sydney, Australia. Ia meminta Bima tak perlu takut dalam menghadapi masalah dengan pemerintahan Lampung. “Ada apa sih Bima? Masalah apa dengan bupati? DM saya, terangin kasusmu, ya,” ucap Hotman.
Hotman juga menegaskan kepada Bima agar tidak khawatir dalam menghadapi pihak yang mengancam keluarga maupun dirinya. Seperti pengakuan Bima sebelumnya, keluarganya sempat mendapatkan intervensi dari pihak kepolisian terkait imbas videonya yang viral mengenai kritik untuk Lampung.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
