Pengamat politik Rocky Gerung singgung ketidakmampuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menata demokrasi dengan dasar etis,terkait kasus Ketua KPK Firli Bahuri.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini diduga membocorkan dokumen penyelidikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba).
“Tetap, ini adalah soal ketidakmampuan Pak Jokowi untuk menata demokrasi dengan dasar etis. Selama ini, Jokowi menata demokrasi dengan alasan-alasan legal,” kata Rocky seperti dikutip dari Kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (15/4/2023).
Baca Juga: Kalau Tak Reshuffle Moeldoko, Jokowi Bakal Dicap Ikut Penjegalan Pencapresan Anies
Padahal, kata Rocky, demokrasi sejatinya hanya bisa tumbuh saat ada semacam instalasi etik di dalam masyarakat. Demokrasi disebutnya tak diasuh oleh aturan, melainkan oleh pabrik discourse berbasis etikel imperatif etis.
Menurut akademisi ini, Jokowi datang dari tradisi sipil tujuh tahun lalu dan di-back up, bahkan dikirimkan LSM yang paham imperatif etis demokrasi, dari LBH, dan berbagai macam lingkungan.
Baca Juga: Alasan Koalisi Besar Seret: Jokowi Ragu Sebagai King Maker, Penentuan Capres-Cawapres
“Tetapi pada dua kali putaran, saya udah bisa baca bahwa ini, anak-anak ini, memang takut untuk bertatapan dengan petinggi di KSP itu,” cetus Rocky. Ia menyebut, mereka tak mampu berdebat dan berujung mencari Suaka dalam sistem yang koruptif.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
