Selain itu Indonesia juga dikabarkan mendapat pinjaman sebesar 4,5 miliar dolar AS.
Namun, lima tahun kemudian, kebutuhan anggaran untuk proyek tersebut semakin membengkak yang disebut-sebut mencapai 8 miliar AS.
Pemerintah memutuskan untuk tetap menjalani proyek itu dengan mengambil dana APBN untuk membantu pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Baca Juga: BBM Naik, Apa Iya Gara-gara Subsidi Dicabut? Apa Jangan-Jangan untuk Persiapan Dana Kampanye Pemilu?
Sebab itulah pemerintah Indonesia disebut memiliki 'utang tersembunyi'.
Pada sekitar Oktober 2021, staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo pernah menyampaikan sanggahan soal 'utang tersembunyi' tersebut.
Yustinus Prastowo menegaskan bahwa pernyataan terkait 'utang tesembunyi' yang beredar dari media luar bukanlah milik pemerintah.
Ia menyebut bahwa utang itu milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta perusahaan swasta.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
