“Sebetulnya kalau pun batal atau tidak ini harusnya keluar dari Pemerintah Pusat bukan dari Pemerintah Daerah, karena kita bukan negara federal maka dari itu urusan-urusan seperti ini harusnya satu pintu yaitu melalui Pemerintah Pusat,” jelas Roby.
Poin kedua, menurut dia urusan internasional seperti urusan mengenai Israel atau FIFA ini harusnya bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah, ini merupakan domain Pemerintah Pusat.
Baca Juga: PSI Kekeh Dukung Ganjar Meski Kepingin Gabung Koalisi Besar Tim Jokowi
“Kalau kita bicara mengenai Piala Dunia dan Israel ini kan sebetulnya urusan hubungan luar negeri, ngapain gubernur ngurusin hubungan luar negeri yang mana ini harusnya urusan Pemerintah Pusat atau KEMENLU” tambah Roby.
Dari poin-poin tersebut menurut dia dilihat dari segi tatanan negara ini sudah clear bahwa ini merupakan suatu pembangkangan antara Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
