Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari ditegur setelah Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) menyatakan dirinya bersalah melanggar prinsip etik.
Hasyim dinilai melanggar etik karena menyampaikan prediksinya bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan proporsional tertutup menjadi sistem pemilu legislatif.
Baca Juga: Mulai Verifikasi Ulang Partai Prima, KPU Nyatakan Tak akan Ganggu Tahapan Pemilu 2024
Putusan perkara nomor 14-PKE-DKPP/II/2023 menyatakan Hasyim bersalah melanggar etik sehingga mendapatkan sanksi.
"Memutuskan, menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu Hasyim Asyari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum, terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP Heddy Lugito di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2023).
Pada akhir 2022 lalu, Hasyim Asyari memprediksi MK bakal memutuskan pileg kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Artinya, pemilih hanya mencoblos partai.
Saat ini, MK memang sedang memproses gugatan uji materi atas Pasal 168 UU Pemilu yang mengatur pileg menggunakan sistem proporsional terbuka alias pemilih bisa mencoblos caleg yang diinginkan.
Mayoritas elit partai politik mendukung sistem pemilu proporsional terbuka sehingga pernyataan Hasyim membuat banyak pihak geram.
Baca Juga: Koalisi Sipil Minta DKPP Turunkan Anggota KPU yang Terbukti Melakukan Kecurangan
Untuk itu, Direktur Prodewa Fauzan Irvan mengambil langkah memutuskan untuk mengadukan Hasyim ke DKPP pada 3 Januari 2023 lalu.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
