Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih meminta agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi pemberhentian terhadap anggota KPU yang diduga terlibat praktik kecurangan dalam penyidikan partai politik. Dalam kasus ini, 10 penyelenggara pemilu dari pemimpin KPU pusat hingga dewan daerah menjadi terlapor.
"Harapan kami, yang terbukti melanggar itu diberhentikan. Buat apa kita memelihara atau membiarkan kalau ada penyelenggara yang melakukan kecurangan," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Hadar Nafis Gumay kepada wartawan di Kantor DKPP, Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Menurut mantan komisioner KPU itu, sanksi pemecatan itu bertujuan untuk memastikan tidak ada lagi penyelenggara pemilu culas dalam tahapan Pemilu 2024 selanjutnya, terutama pemungutan suara. Hanya dengan begitu, psambung dia, pemilu yang jujur dan adil bisa terwujud.
Hadar pun meyakini para penyelenggara yang terlibat praktik kecurangan ini pantas dijatuhi sanksi pemecatan. Sebab, mereka sudah mengubah hasil verifikasi faktual partai politik sesuka hati demi meloloskan partai tertentu. "Ini persoalan serius," kata peneliti senior Netgrit tersebut.
DKPP hingga kini belum mengagendakan jadwal sidang putusan atas perkara dugaan kecurangan KPU ini. Sejauh ini, DKPP telah menyidangkan perkara tersebut sebanyak dua kali dengan agenda pemeriksaan dan agenda pembuktian.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
