Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak menghadiri rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan Menko Polhukam Mahfud kemarin di Senayan. Izin Sri Mulyani untuk pergi ke Bali. Anggota Komisi III pun tampak kecewa karena kehadiran Sri Mulyani diduga menjelaskan transaksi mencurigakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp 349 triliun.
Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Mahfud, kemarin, berlangsung tegang dan panas. Anggota Komisi III DPR mempertanyakan kebenaran soal transaksi mencurigakan itu. Apakah benar transaksi janggal itu ada dan mengarah ke pencucian uang. Soalnya, Sri Mul mengatakan, tak ada transaksi mencurigakan itu.
Baca Juga: Mahfud MD Terbuka, DPR Kurang Senang, Perdebatan akan Semakin Runyam
Dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Senin lalu, Sri Mul mengakui memang ada surat dari PPATK sejak 2009-2023. Total ada 300 surat, tapi setelah diteliti, surat itu tak berkaitan dengan pegawai Kemenkeu. Sebanyak 64 surat berisi transaksi perusahaan atau korporasi bernilai Rp 253 triliun. Lalu, 100 surat "salah alamat" karena dikirim kepada aparat penegak hukum, dengan transaksi Rp 74 triliun. Sisanya, 135 surat terkait dengan korporasi dan pegawai dengan nilai transaksi Rp 22 triliun. Rinciannya Rp 18,7 triliun korporasi dan Rp 3,3 triliun pegawai. Kalau pun ada yang mencurigakan itu pun hanya Rp 3,3 triliun.
Sri Mul menerangkan, hal itu tidak aneh karena berupa transaksi debit kredit pegawai, termasuk penghasilan resmi, transaksi keluarga, dan jual beli harta untuk kurun waktu 14 tahun, 2009 sampai 2023. Surat ini pun sudah ditindaklanjuti.
Karena pernyataan Sri Mul itu, rapat berlangsung panas sejak dimulai. Sejumlah anggota Komisi III DPR seperti Habiburokhman meminta Sri Mul dihadirkan. Menurut dia, kehadiran Sri Mul penting untuk kejelasan soal transaksi itu.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
