Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD hadir di rapat Komisi III DPR RI pada Rabu (29/03/2023). Dalam rapat tersebut, Mahfud MD sempat mengoreksi data yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sebelumnya saat Sri Mulyani rapat bersama anggota DPR, ia menyatakan bahwa transaksi mencurigakan yang melibatkan anak buahnya di Kemenkeu hanya sebesar Rp3,3 triliun.
Namun, dikoreksi oleh Mahfud MD, data yang benar adalah Rp35 triliun. “Ibu Sri Mulyani di Komisi XI menyebut hanya Rp3 triliun yang benar Rp 35 triliun," kata Mahfud di Kompleks Parlemen.
Baca Juga: Mahfud MD Diminta Klarifikasi Pernyataan soal DPR Markus
Dia mengungkapkan laporan PPATK yang menyebutkan adanya transaksi mencurigaian Rp349 triliun terbagi pada tiga kelompok. Setelah transaksi yang melibatkan pegawai Kemenkeu, kelompok kedua yakni yang melibatkan pegawai Kemenkeu dengan pihak lain sebesar Rp53 triliun.
Kelompok ketiga yakni berkaitan dengan kewenangan Kemenkeu selaku penyidik pidana asal yang mencapai Rp260 triliun. “Jumlahnya fix menjadi Rp349 triliun,” tuturnya.
Mahfud memastikan pula total transaksi mencurigakan Rp349 triliun merupakan agregat dari laporan PPATK selama 2009-2023. Adanya perbedaan data ini turut disorot anggota Komisi III, Arsul Sani.
Baca Juga: Rapat Mendadak Gaduh, Mahfud ke DPR: Kadang Marah-Marah, Nggak Tahunya Makelar Kasus
Politisi PPP menilai adanya perbedaan ini menunjukkan tidak berjalannya pemerintahan yang baik (good governance).
“Pemerintah harus satu fraksi kalau pemerintah antara satu yang lain mempertontonkan perbedaan atau sengaja mempertontonkan perbedaan itu maka menurut saya itu bukan good governance yang baik,” kata Arsul.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
