Menu


Bukber Kembali Dilarang, Sekjen PKS Singgung Konser Blackpink yang Hadirkan Puluhan Ribu Penonton

Bukber Kembali Dilarang, Sekjen PKS Singgung Konser Blackpink yang Hadirkan Puluhan Ribu Penonton

Kredit Foto: Fraksi PKS

Konten Jatim, Jakarta -

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi memberikan komentar terkait larangan para pejabat untuk berbuka bersama (Bukber) selama bulan Ramadan.

Menurutnya, jika alasan larangan tersebut karena Covid-19, hal itu akan mengingatkan masyarakat akan pesta pernikahan dari anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Kaesang Pangarep.

"Jika alasan larangan berbuka ini adalah Covid-19, pasti ingatan pertama masyarakat adalah hajatan mantu Presiden Jokowi. Saat itu pengamanan saja lebih dari 2 ribu orang, dan undangan sampai 6 ribu orang, bisa digelar dan aman-aman saja," kata Aboe dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/3/2023).

Baca Juga: Jokowi Keluarkan Larangan Bukber, PKB: Tidak Perlu Dilarang, Kita Pancasila

Selain itu, anggota Komisi III DPR RI tersebut juga menyinggung soal gelaran konser blackpink yang bisa menghadirkan puluhan ribu penonton. Saat itu tidak ada alasan covid-19 dalam penyelenggaraannya.

"Tapi kenapa tetibanya saat Ramadhan, orang mau buka bersama, alasan Covid-19 kembali muncul," ucapnya.

Menurutnya edaran tersebut justru memunculkan pertanyaan, apakah memang Covid-19 ini hanya akan mengancam orang buka bersama saja. Ia berharap kebijakan yang diambil didasarkan pada persamaan perlakuan. 

Baca Juga: Bukber Kembali Dilarang Gegara Covid-19, Waketum MUI: Seharusnya Pemerintah Larang Konser Musik

"Jika yang lain bisa ngumpul-ngumpul sampai ribuan orang, kenapa saat buka bersama hal ini jadi dilarang," ujarnya.

"Kasihan Presiden, sepertinya ada pembisik yang salah kasih masukan. Dengan adanya larangan seperti ini, akan mengesankan beliau kurang ramah dengan ummat Islam," imbuhnya.

Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan Republika.