Fatia juga menyayangkan pernyataan itu disampaikan Budi Gunawan di saat penyelenggaraan sistem intelijen Indonesia yang menurutnya problematik. Dalam menjalankan tugasnya BIN dinilai jauh-jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Baca Juga: Ganjar Harap Piala Dunia U-20 Tanpa Israel, Tegaskan Amanat Bung Karno
"Hal tersebut pernah diungkap oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2021 lalu yang menyebutkan bahwa terdapat persoalan transparansi pada BIN disebabkan oleh kelemahan implementasi pengawasan serta kecenderungan aktor pengawas untuk melakukan fungsinya secara parsial atau bisa dikatakan melakukan pengawasan secara tertutup," ungkap Fatia.
Atas dasar uraian di atas KontraS mendesak Jokowi, pertama, menegur Budi Gunawan yang terindikasi tidak profesional karena diduga melanggar asas penyelenggaraan intelijen sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Baca Juga: Penumpang KRL Boleh Buka Puasa di Kereta Selama Ramadan
Sementara desakan KontraS yang kedua ialah meningkatkan sistem pengawasan intelijen negara dan mewujudkan lembaga intelijen yang profesional, objektif, dan netral sebagaimana diamanatkan oleh UU Intelijen.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
