Menu


Pertemuan Megawati-Jokowi Bahas Kepemimpinan Nasional, Pengamat: Harus Pemimpin yang Bisa Berantas Korupsi!

Pertemuan Megawati-Jokowi Bahas Kepemimpinan Nasional, Pengamat: Harus Pemimpin yang Bisa Berantas Korupsi!

Kredit Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Konten Jatim, Jakarta -

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi di Istana Merdeka baru-baru ini membahas kepemimpinan nasional.

Dia mengatakan, Jokowi sangat "concern" bagaimana kepemimpinan selama dua periode bisa berkelanjutan. Menurut sang presiden, capres yang harus satu napas pemerintahan sejak Bung Karno, Megawati, Jokowi, dan kepemimpinan nasional yang akan datang.

Baca Juga: Usung Capres dari Trah Soekarno Bukan Agenda Utama Megawati, Ini Kata Pengamat

Terkait hal ini, pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengingatkan kedua tokoh nasional ini untuk menyiapkan pemimpin yang bisa memberantas korupsi. Ditekankan, praktik korupsi harus diberantas mulai dari lapisan bawah.

"Ada beberapa catatan yang harus diselesaikan, atau masalah yang paling utama di dalam kepemimpinan yang akan datang, yaitu adalah persoalan korupsi.  Korupsi itu, saya terus terang mengatakan, mulai dari lapisan bawah. Bukan hanya pejabat sampai di atas, tapi juga lapisan bawah," kata Emrus Sihombing dalam tayangan Kompas TV dikutip Selasa (21/3/2023).

Lebih lanjut, Emrus kemudian menyinggung praktik korupsi yang dilakukan para pejabat khususnya yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

"Kemudian kita lihat pada tingkat korupsi yang lebih tinggi, para pejabat baru-baru ini ada kasus yang terkait dengan salah satu oknum di perpajakan. Dalam konteks birokrasi atau eksekutif, ada beberapa unit yang harus menjadi perhatian utama kita, yaitu adalah yang diperbincangkan di ruang publik yang berpeluang untuk melakukan korupsi," terangnya.

Baca Juga: Jokowi Bertemu Megawati, Pengamat: Mereka Punya Tanggung Jawab Menentukan Pimpinan ke Depan

"Yang dimaksud berpeluang ialah pegawai atau Direktorat Pajak kemudian Direktorat Bea Cukai, dan Badan Pertanahan Nasional," sambung dia.

Maka dari itu, kata Emrus, polemik ini harus menjadi agenda utama bagi pemerintahan lantaran korupsi bak menjadi penyakit sosial di masyarakat.

Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO