“Saya punya pengalaman waktu saya jadi gubernur di Gorontalo biro keuangan itu di bawah Sekda, tapi saya ubah menjadi badan keuangan daerah. Akhirnya kita bikin badan keuangan daerah di seluruh Indonesia, tapi di nasional belum ada,” tuturnya.
Lebih lanjut, Fadel juga mengatakan bahwa pemisahan ini juga dilakukan agar DJP bisa lebih banyak mendapatkan pendapatan negara. Seperti dari yang semula Rp 2.300 triliun bisa menjadi Rp 3.000 triliun sampai dengan Rp 4.000 triliun.
Adapun caranya, kata dia, pendapatan negara yang besar bisa didorong dengan melihat para wajib pajak yang nakal. Jika ditemukan, menurutnya hal tersebut bisa mendorong pendapat negara jadi lebih besar.
Baca Juga: Setelah PPP dan PKB, PBB Akan Bersafari Politik ke Golkar, Gerindra, dan NasDem
“Kalau kita lihat orang yang nakal itu berarti mereka yang harus bayar pajak 6 rupiah dia tawar-tawar tinggal 2 rupiah, 3 rupiah, tinggal 1,5 rupiah. Kita perhatikan itu-itu saja orangnya, itu-itu saja pengusaha-pengusahanya,” jelasnya.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
