Kata Susno, Mahfud MD yang notabene merupakan seorang Menteri Polhukam, tentu bertugas mengkoordinir aparat penegak hukum yang didalamnya termasuk Kejaksaan Agung, Polri, PPATK, dan Menkumham.
“Kemudian Bu Sri Mulyani yang menangani Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai dan lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan,” bebernya.
Baca Juga: Setelah PPP dan PKB, PBB Akan Bersafari Politik ke Golkar, Gerindra, dan NasDem
Sehingga, lanjutnya, laporan PPATK yang diberikan kepada Sri Mulyani dan aparat penegak hukum jelas berbeda.
“Bu Sri Mulyani mungkin dikirimi laporan yang diminta, jadi jelas beda, karena kewajiban untukmenelisik, menyelidiki, menjadi alat bukti itu adalah kewenangan aparat penegak hukum, bukan kewenangan kementerian keuangan,” terang Susno.
Jika ditanya terkait kebenaran dan validitas laporan yang disampaikan PPATK, Susno menilai benar dan valid. Namun hal itu tergantung dari bagaimana aparat penegak hukum mampu menyelidikinya dengan maksimal.
Baca Juga: Yusril Ihza Mahendra Nilai Koalisi Gerindra-PKB Solid namun Kuncinya Tetap di PDIP
“Kalau ditanya benarkah laporan PPATK itu? ya besar benarnya, tinggal nanti aparat penegak hukum pinter menyidiknya, sehingga benar” pungkasnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
