Anies mengatakan, head start itu sama halnya dengan program akselerasi di sekolah. "Kelas 5 enggak usah lewat kelas 6, langsung kelas 1 SMP. Kalau di kita namanya akselerasi," ujar mantan Gubernur DKI itu.
Menurutnya, tidak semua pihak mampu mengikuti program akselerasi atau menjalankan tugas sebelum masanya. Hanya kekuatan politik yang siap yang bisa bergerak lebih awal. "Yang akselerasi itu bukan saya, yang akselerasi itu tiga partai ini. Tiga partai ini melakukan akselerasi. Karena tiga partai ini memikirkan hari ini, tiga partai ini bisa kemana-mana dengan leluasa," ujar bakal capres dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat itu.
Pernyataan Anies tersebut merespons pernyataan resmi Bawaslu RI pada akhir Desember 2022 lalu. Ketika itu, Bawaslu menolak laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Anies di Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Kendati demikian, Bawaslu menilai kegiatan safari politik Anies itu tidak etis.
Baca Juga: Sebut Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi, Anies Baswedan: Ini yang Harus Dilawan
Bawaslu menjelaskan, kegiatan safari politik Anies ke sejumlah provinsi itu tidak etis karena masuk kategori kampanye terselubung. Selain itu, safari politik itu juga "terkesan mencuri start" kampanye capres Pemilu 2024. Untuk diketahui, masa kampanye Pemilu 2024 baru akan dimulai pada akhir tahun 2023.
Lebih lanjut, Bawaslu mengatakan bahwa publik telah mengetahui Anies Baswedan merupakan bakal capres yang diusung gabungan partai tertentu. Dengan begitu, publik tentu bisa saja memaknai safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Anies. "Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak yang hendak berkontestasi dalam pemilu," ujar Komisioner Bawaslu RI Puadi.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
