"Mendingan uang nya itu kan dipakai untuk bikin charging mobil-mobil listrik di mana-mana biar itu menjadi insentif buat orang-orang mau beli mobil listrik," jelasnya.
Karena itu, ia menilai sebenarnya Formula E hanya beban yang diwariskan eks Gubernur Anies Baswedan. Apalagi dengan kontrak bertahun-tahun maka akan menjadi tanggungan semua pihak di Jakarta.
"Cuma ya kalau itu sudah longsoran dari Gubernur sebelumnya punya komitmen, membebani APBD, melintasi masa jabatan beliau, ini yang mau enggak mau akhirnya seluruh DKI harus menanggungi," tambahnya.
Soal Kontrak Balapan Formula E
Sebelumnya, Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengatakan ada kemungkinan Formula E Jakarta tak hanya berakhir setelah gelaran tahun 2024. Sebab, ia mengungkap terdapat rencana memperpanjang kontrak ajang balap mobil listrik itu untuk jangka panjang hingga tahun 2030.
Hal ini ia sampaikan usai menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk membahas soal gelaran Fprmula E 2023 bersama Ketua Panitia Pelaksana Formula E 2023 Ananda Mikola dan Co-Founder Formula E Operation (FEO) Alberto Longo.
Namun, rencana ini masih dalam tahap negosiasi antara PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara dengan Formula E Operation (FEO) sebagai pemegang lisensi. Pihaknya juga masih fokus menyelesaikan Formula E sampai 2024 sesuai kontrak yang sudah disepakati.
"Nanti kalo negosiasinya juga oke, kita akan kontrak sampai tahun 2030. Tapi itu nanti kita bicarakan, sekarang sampai 2024 yang sudah ada kontrak," ujar Bamsoet di Balai Kota DKI, Selasa 14 Maret 2023.
Ketua MPR RI itu juga mengungkap akan ada perubahan pada gelaran Formula E 2024 mendatang. Rencananya, ajang balap mobil listrik ini tak menggunakan Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol, Jakarta Utara.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
