Politisi PDIP Deddy Sitorus memberikan respon atas kritikan yang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Salah satu kritikan yang ia respon adalah mengenai permasalahan food estate. Menurut Deddy, AHY telah salah sasaran dengan mengkritisi persoalan food estate.
Deddy sendiri mencoba mengingatkan bahwa ayah dari AHY, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah membuat program tersebut.
“Dia lupa kalau food estate itu keluar dari mulutnya Pak SBY, ya,” ujar Deddy dikutip dari KompasTV pada Kamis (16/03/2023).
Baca Juga: AHY Kritik Keras Kinerja Jokowi, Kader PDIP Beri ‘Sentilan’ Dengan Momen SBY Ngamuk Saat Rapat
Deddy pun menjelaskan bahwa penggagas program itu adalah Soeharto dan kemudian diikuti oleh SBY. Bahkan soal lahan sebesar satu juta hektar di Kalimantan Tengah sendiri diinisiasi oleh Soeharto.
Maka dari itu, Jokowi bukanlah penggagas utama program tersebut dan hanya melanjutkan yang sudah ada. Deddy pun menilai bahwa AHY tak mengerti sejarah sama sekali.
“Dia enggak paham sejarahnya gitu. Jadi food estate itu kemudian oleh Pak SBY, dia mulai tahun 2007 itu di Merauke dan itu gagal total. Masyarakat menolak dan segala macam,” jelasnya.
Sementara itu, beberapa waktu lalu AHY sempat sukses menarik perhatian dengan pidatonya yang disampaikan di hadapan para kader partainya.
Dalam pidato tersebut, AHY mengkritik keras kebijakan Jokowi yang dianggap tidak efisien dan tak memihak warga kecil.
Program yang paling ia kritisi adalah food estate dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. AHY bahkan mengatakan bahwa food estate adalah program yang terlalu fokus pada lahan.
Baca Juga: AHY Bandingkan Jokowi Dengan SBY, Kader PDIP Sependapat: Mereka Memang Berbeda
"Banyak program pemerintah yang dilakukan grasak-grusuk, terburu-buru, dan juga kurang perhitungan," kata AHY beberapa waktu lalu.
AHY juga menilai bahwa kebijakan pemerintahan Jokowi sering kali tak berpihak dengan rakyat kecil. Oleh karena itu, ia menilai kebijakan pemerintahan saat ini telah membuat aturan hukum yang keluar dari norma hukum.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
