AHY juga mengkritisi persoalan pajak di Indonesia yang sangat rawan disalahgunakan. Dia menuturkan akibat dari pengelolaan pajak yang tidak baik itu dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
"Pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik, bahkan rawan disalahgunakan. Padahal pendapatan negara 80 persen dari pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat," tutur AHY.
Baca Juga: `Seruan' AHY Kritik Pemerintah: Jokowi Terburu-Buru, Hutang Negara Jadi Meningkat Pesat
AHY mendesak adanya perbaikan terutama soal pengelolaan pajak. Dia mengatakan hal itu bisa dilakukan dengan pengawasan ketat agar penggunaan pajak tepat sasaran.
Selain itu AHY menyinggung jika kekinian pemerintah tidak melakukan pengelolaan keuangan negara dengan baik. Menurutnya, banyak uang negara digunakan hanya untuk proyek tapi tak berguna dan berdampak bagi kehidupan rakyat kecil yang masuk kategori miskin dan tidak mampu.
"Persoalan ekonomi kita makin rumit karena keuangan tidak dikelola dengan baik, anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik," ucap AHY.
Baca Juga: Soal Penundaan Pemilu, AHY: Mengusik Akal Sehat dan Rasa Keadilan
AHY juga mengkritik pemerintah yang melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Dia yang mengaku sudah mendengarkan keluhan para buruh di berbagai daerah menilai UU Ciptaker tidak berpihak kepada tenaga kerja dan disusun dengan terburu-buru oleh pemerintah.
"Bukan hanya karena isinya yang tak berpihak ke tenaga kerja, tapi pembuatan aturannya secara grasa-grusu," kata AHY.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
