Politisi PKS ini juga menyangkan sikap Luhut karena bertententangan dengan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Seharusnya, kata Mulyanto Luhut mengikuti printah Wapres bukan malah membangkang.
"Dari sisi tata kelola pemerintahan dan fatsoen politik, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres. Ini kan preseden buruk bagi tatakelola pemerintahan yang baik. Secara etika politik," ujarnya.
Mulyanto berharap pemerintah tidak membuat kebijakan yang simpang-siur dan berbeda-beda dalam menyikapi suatu pristiwa. Pasalnya, masyarakat yang bakal dibuat bingung.
Baca Juga: 39 Pejabat Kemenkeu Rangkap Jabatan, Rocky Gerung: Jokowi Larang Pamer tapi Boleh Korupsi
''Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat. Jangan seperti sekarang dimana pernyataan wapres dan Menko Marves bertolak belakang," tandas dia.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
