"Bagaimana bisa menghormati keputusan lembaga negara karena keputusannya ilegal alias tidak sah?" ujarnya.
Viva bahkan meminta Komisi Yudisial (KY) memeriksa para hakim di PN Jakarta Pusat karena diduga melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim.
"Hal ini bertujuan agar jangan ada perilaku hakim yang menyimpang," tambahnya.
Selain itu, dia menilai putusan PN Jakpus yang memenangkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) merupakan kesalahan fatal. Putusan itu juga dinilai berpotensi menimbulkan potensi konflik, yang akan memanas jelang pelaksanaan Pemilu 2024.
"Bagi kaum di luar pemerintah akan mengaitkan persoalan ini dengan intervensi pemerintah untuk menunda pemilu, padahal, pemerintah sudah jelas sikapnya untuk melaksanakan pemilu tepat waktu," pungkas Viva.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
