Kasus kekerasan yang dilakukan Mario Dandy, anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, membuka kekayaan tidak wajar mantan pejabat tersebut.
Berkaca dari kasus tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meminta agar wartawan atau netizen yang melacak aset para pejabat, kemudian diviralkan.
Baca Juga: Kasus Rafael Alun Pejabat Kaya, KPK Sebut yang Hartanya Minimalis Juga Harus Diperiksa
"Coba teman-teman wartawan dan netizen kalau itu bisa melacak aset para pejabat penyelenggara negara, kemudian viralkan. Sehingga apa? Banyak yang gerak. Itu kan juga salah satu dorongan supaya pejabat tidak bertindak macam-macam. Kan begitu. Itu sebetulnya dorongnya ke sana," ujar Alexander.
Pernyataan Alexander disoroti oleh pegiat media sosial Mazdjo Pray. Melacak aset pejabat bukanlah tugas rakyat, kalau demikian apa gunanya KPK.
"Itu imbauan atau kode KPK nyerah? Yang dapet anggaran besar KPK, kok kita-kita juga yang disuruh kerja, bubar aja kalian," ujar Mazdjo Pray, mengutip video yang diunggah di kanal YouTube 2045 TV, Jumat (3/3/2023).
Mazdjo heran mengapa KPK yang bertugas memberantas kasus korupsi di negeri ini, justru malah terlihat kewalahan hingga meminta tolong netizen Indonesia untuk mengerjakan tugasnya.
Apalagi sebenarnya KPK punya wewenang dan hal-hal lainnya yang menunjang mengusut aset-aset tidak wajar para pejabat yang dicurigai.
"KPK kok sambat? KPK kok minta tolong sebuah proses-proses yang harus dilakukan sendiri? Ente waras bos? Aduh yang bener aja masa kita rakyat yang tidak digaji seperti aparat perlu ngerjain kerjaan yang mereka punya, kocak banget," ujar Mazdjo.
"Emang KPK digaji rakyat ngapain? untuk backup beban kerjaan mereka? Enak aja," tukasnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
