"Kita pegang surat apa pun juga, cuma dibagikan stempel lunas cicilan selama 15 tahun," ucapnya.
Ia mengaku bingung, apa yang harus dilakukan kerana sudah berjuang selama tiga tahun untuk mendapatkan legalitas tanah.
"Sampai saat sekarang ini, kami benar-benar bingung pak, karena kami sudah jalan 3 tahun ngurus masalah ini, kita ke Pemda cuma sepintas gak ada keputusannya pak," katanya.
Oleh karena itu, masayarakat nelayan ingin bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta agar dapat menyelesaikan permasalahan ini.
Baca Juga: Semakin Diserang Para Buzzer, Anies Semakin Banjir Simpati, Ada Dari Lawan Politiknya Juga Lho
"Kami benar-benar ingin ketemu dengan Gubernur DKI Jakarta karena dalam aturan surat perjanjian itu kalau terjadi suatu perselisihan antara penghuni dengan dinas perikanan yang bisa menyelesaikannya adalah gubernur," ungkapnya.
Mengingat peraturan kementerian bila mana penduduk diam di suatu tempat, apalagi lebih dari 20 Tahun, mereka berhak mendapatkan legalitas surat.
"Apalagi pada tahun 2015 terbit HPL, gak terima dong, lah kami yang kami berada disekitar ini terkejut pak, lah kami duduk dari tahun 77 harusnya hak milik masa mau dibikin HPL," ujarnya.
Lantas Refly memberikan saran jika ingin bertemu Anies harus segara karena Anies akan berhenti menjadi gubernur pada Oktober 2022.
"Itu sedih sekali kita pak, kita sudah deklarasikan pak Anies pak untuk didukung sama nelayan yaitu Aliansi Masyarakat Pesisir Nelayan Indonesia Bersatu mendukung Anies untuk menyelesaikan masalah tanah," jawab Syafrudin. []
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
