Melihat angka in, lanjutnya, maka penggalian utang berikutnya akan mengancam Indonesia terperosok kepada krisis seperti yang terjadi di Srilanka.
Apalagi utang didominasi karena agresifitas pemerintah membiayai infrastruktur. Selain Tol, Pemerintah juga agresif dalam membangun IKN.
"Indonesia harus bijak melakukan spending. Diakui bahwa spending pembangunan Infrastruktur nilai manfaat ekonominya sangat rendah bagi PDB Indonesia," katanya.
Berkaca dari kekacauan yang terjadi di Sri Lanka, Indonesia, kata MadNur, harus mengalihkan anggaran-anggaran yang ada kepada proyek-proyek yang dapat menciptakan kemandirian pangan dan energi.
Contohnya proyek seperti Kereta Api Cepat dan pembangunan IKN yang menyerap anggaran yang sangat besar tapi mempunyai manfaat ekonomi yang rendah.
"Jadi Indonesia harus belajar dari apa yang terjadi di Srilanka. Apalagi kondisi negara lagi tidak baik-baik saja. Masyarakat masih menderita dengan kenaikan-kenaikan harga," katanya.
MadNur menegaskan, pelajaran Sri Lanka dari Pandemi menuju negara gagal harus menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo apabila Indonesia tidak ingin bernasib sama seperti Sri Langka.
"Meski IMF sudah ada komitmen melakukan bail out terhadap sebagian utang Srilanka. Namun ketidaksabaran rakyat yang sudah menderita kenaikan harga sejak Januari 2022 membuat komitmen perbaikan ekonomi sia-sia. Ini bisa saja terjadi di Indonesia," ujarnya. []
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
