SBY mengingatkan, dalam tatanan kehidupan demokrasi yang sehat, harus ada semacam konvensi. Artinya, jika ada perubahan yang bersifat fundamental, rakyat perlu dilibatkan. Kata dia, tidak boleh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, menggunakan kekuasaan untuk mengubah hal yang sangat mendasar.
Terlebih, SBY meyakini bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami perbedaan sistem proporsional terbuka dan sistem tertutup.
Baca Juga: Sekjen Gerindra Harap Warga Banten Kembali Dukung Prabowo di Pilpres 2024
“Rakyat sungguh perlu diberi penjelasan tentang rencana penggantian sistem pemilu ini. Mengingat rakyat yang memiliki daulat menentukan pilihan,” paparnya.
Tokoh asal Pacitan, Jatim, itu menambahkan, pihaknya tidak berpihak pada sistem mana yang paling baik. Namun, pihaknya meminta perubahan dilakukan melalui pembahasan yang utuh dan partisipatif.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih tidak mau mengomentari polemik sistem pemilu. Sebab, masalah itu menjadi ranah partai politik. Yang jelas, baik sistem tertutup maupun terbuka, sama-sama ada kelemahan dan kelebihannya.
“Silakan pilih, itu urusan partai,” katanya setelah menghadiri Harlah Ke-50 PPP Jumat (17/2/2023).
Dari sembilan parpol peraih kursi di DPR RI, delapan parpol sepakat untuk tetap menggunakan sistem terbuka di Pemilu 2024. PDIP menjadi satu-satunya parpol yang setuju dengan sistem tertutup.
Baca Juga: Andi Sinulingga Sebut Pengungkitan Utang Anies Rp50 Miliar adalah Kekanak-kanakan
Kepastiannya masih menunggu lanjutan persidangan di MK. Rencananya, sidang kembali digelar pada 23 Februari mendatang.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
