Setelah Indonesia merdeka, politisasi agama makin berembus. Terutama, saat negara tercinta ini hendak merumuskan dasar politik pemerintahan dan kenegaraan. Masing-masing faksi umat Islam bersikeras menginginkan Indonesia berbasis ideologi politik sesuai dengan gerakan mereka.
Semasa rezim Orde Baru, Presiden Soeharto memang mengawasi gerak-gerik kelompok Islam politik dan berbagai gerakan yang berbasis SARA, tetapi ini bukan berarti politisasi agama tak ada.
Baca Juga: Aksi FPI Dukung Anies Disebut Bentuk Politisasi Agama
Hal ini tetap dilakukan oleh sekelompok umat Islam, sebagai medium perlawanan terhadap kekuasaan maupun alat legitimasi kekuasaan. Ada pula masa di mana baik para tokoh, ulama, dan kiai yang mendukung partai-partai politik sama-sama mengutip ayat, dalil naqli, atau mendengungkan wacana dan simbol-simbol keislaman tertentu untuk kepentingan parpol.
Politisasi agama bukanlah hal baru di Indonesia, justru telah eksis sejak 1950-an.
Untuk mencegahnya, UIN Jakarta menyebut, perlu upaya pelurusan pengertian dan batasan pelibatan agama dalam politik serta pemahaman keagamaan yang dipergunakan untuk politisasi agama.
Baca Juga: DMI Tolak Segala Bentuk Politisasi di Tempat Ibadah Umat Islam
Diperlukan juga kesadaran semua pihak akan pentingnya menjaga persatuan bangsa dan, politisasi agama bisa merendahkan posisi agama hanya menjadi alat memperoleh kekuasaan semata. Hal ini mesti disadari khususnya bagi tokoh politik, organisasi keagamaan, dan tokoh agama.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
