Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali mempertanyakan alasan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membahas kembali perjanjiannya dengan Anies Baswedan menjelang Pemilu.
Pasalnya, perjanjian ini sendiri ditulis saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Menurut Effendi, ada indikator penting yang membuat Sandiaga mengungkapkan perjanjian tersebut.
“Saat dia (Sandiaga Uno) mengungkapkan dan kenapa dia mengungkapkan itu penting nanti indikator lah ya,” kata Effendi seperti dilansir dari tayangan TV One, Senin (06/02/23).
Effendi juga menambahkan bahwa perjanjian tertulis macam yang dilakukan Sandiaga dan Anies sifatnya sulit mengikat.
“Nanti kalau 24 Februari ada kontrak seperti ini, ada kontrak lagi buat deklarasi capres dengan 3 partai itu,” kata dia.
“Kalau nanti terjatuh, tidak cocok untuk pendaftaran di bulan November jadi nggak gampang nih ya bukan sesuatu yang gampang dan sulit mengikat,” tambah dia.
Senada dengan Effendi, pakar politik Ma’mun Murod mengatakan perjanjiaan tersebut bukanlah hal yang patut dibesar-besarkan karena hanya tentang perjanjian moral.
“Kesepakatan atau perjanjian antara Mas Anies dengan Pak Prabowo ya kuncinya itu kan ada di Mas Sandi maupun Mas Fadli Zon ya,” kata dia seperti dilansir dari tayangan TV One, Senin (06/02/23).
“Tapi kalau saya coba membaca ya, ini kan untuk Pilpres 2024. Sementara untuk perjanjian itu kan kalau tidak salah kan terjadi 2016 mungkin 2017,” tambahnya.
Baca Juga: Anies Dituding Utang ke Sandiaga Uno Rp50 Miliar, Faizal Assegaf Tuntut Bukti
Ia menambahkan, perjanjian itu kalaupun ada rasanya mungkin lebih tepat diberlakukan untuk Pilpres 2019, tidak untuk Pilpres 2024.
“Apalagi misalnya ini Pilpres yang 2024 kan, apa lagi Mas Anies juga sudah komitmen untuk menjalankan bahwa dia tidak maju, dia komitmen untuk menjadi gubernur sampai akhir periode,” tambahnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
