Pejabat dan tokoh politik tengah dibuat berang dengan pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Pasalnya, dirinya mengusulkan kepada pemerintah untuk menghapus jabatan gubernur.
Pernyataan yang dikeluarkan pada Senin (30/1/2023) dalam acara acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU, di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat tersebut memang pada akhirnya sudah dikoreksi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB, Hasanuddin Wahid.
Baca Juga: Kenapa Cak Imin Minta Jabatan Gubernur Dihapus? Ternyata Hanya Salah Kaprah
Disebutkan kalau PKB bermaksud menghapus pemilihan gubernur (Pilgub) dan meminta Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Penghapusan pilgub ini dinilai bisa menghemat anggaran pemerintah dan akan lebih efektif. Meskipun begitu, ucapan Cak Imin ini sudah terlanjur didengar oleh banyak tokoh politik. Mayoritas dari mereka berada di posisi kontra mengenai usulan dari Cak Imin.
Baca Juga: Profil Jeffrie Geovanie, Politikus Senior Yang Gabung PSI
Mengutip Suara.com pada Kamis (2/2/2023), berikut beberapa pro-kontra yang disampaikan oleh pejabat maupun tokoh politik terkait usulan Cak Imin minta hapus jabatan Gubernur
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
