Pejabat dan tokoh politik tengah dibuat berang dengan pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Pasalnya, dirinya mengusulkan kepada pemerintah untuk menghapus jabatan gubernur.
Pernyataan yang dikeluarkan pada Senin (30/1/2023) dalam acara acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU, di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat tersebut memang pada akhirnya sudah dikoreksi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB, Hasanuddin Wahid.
Baca Juga: Kenapa Cak Imin Minta Jabatan Gubernur Dihapus? Ternyata Hanya Salah Kaprah
Disebutkan kalau PKB bermaksud menghapus pemilihan gubernur (Pilgub) dan meminta Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Penghapusan pilgub ini dinilai bisa menghemat anggaran pemerintah dan akan lebih efektif. Meskipun begitu, ucapan Cak Imin ini sudah terlanjur didengar oleh banyak tokoh politik. Mayoritas dari mereka berada di posisi kontra mengenai usulan dari Cak Imin.
Baca Juga: Profil Jeffrie Geovanie, Politikus Senior Yang Gabung PSI
Mengutip Suara.com pada Kamis (2/2/2023), berikut beberapa pro-kontra yang disampaikan oleh pejabat maupun tokoh politik terkait usulan Cak Imin minta hapus jabatan Gubernur
Pro-Kontra Usulan Cak Imin Hapus Jabatan Gubernur
1. Edy Rahmayadi
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, dengan sinis merespon pernyataan Cak Imin pada Selasa (31/1/2023). Dirinya membalas menggunakan pertanyaan. “Siapa yang bakal kasih kerjaan ke gubernur-gubernur itu?” tanya Edy Rahmayadi, bentuk tidak kesetujuannya terhadap Cak Imin.
2. Ridwan Kamil
Di saat yang bersamaan Edy Rahmayadi memberi pernyataan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menanggapi dengan lebih kalem. Menurutnya, adalah rakyat yang harus menentukan terkait butuh atau tidaknya terhadap Gubernur. Jadi, jika ingin menghapus jabatan Gubernur, Cak Imin harus memastikan kalau rakyat memang tidak lagi perlu Gubernur.
Baca Juga: Profil Grace Natalie, Mantan Jurnalis Yang Jadi Politikus PSI
3. Sri Sultan Hamengkubuwono X
Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, menyebut kalau Cak Imin bebas memberi usul. Namun, Ketua Umum PKB ini harus ingat kalau semua ini tergantung dengan pemerintah pusat dan tidak bisa diubah dengan sembarangan.
4. Gibran Rakabuming
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming mengatakan kalau jabatan gubernur itu krusial dalam tatanan pemerintahan. Dirinya menjelaskan kalau Kota Solo banyak mendapat arahan dari Gubernur dan jika jabatan tersebut dihapus, rantai koordinasi akan berkurang. Dengan ini, dirinya dengan tegas menolak jabatan gubernur untuk dihapus.
Baca Juga: Profil Raja Juli Antoni, Kader PSI Yang Jadi Wakil Menteri
5. Joko Widodo
Terakhir, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menanggapi usulan Cak Imin dengan menjelaskan untuk berpikir dan mengkalkulasi terlebih dahulu sebelum menyampaikan usul. Jokowi menyebut kalau penghapusan jabatan gubernur akan amat sulit, perlu waktu dan perhitungan yang matang.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
