Menurut Kalimah, dinasti politik bukanlah hal baik. Karena dapat menutup kesempatan warga negara lain yang sebenarnya memiliki kemampuan yang jauh lebih baik, namun tidak dapat menjabat karena tertutup dinasti tersebut. Tidak hanya di ranah eksekutif, dinasti politik juga menjalar di ranah legislatif.
Selain itu, lanjut Kalimah, dinasti politik juga mendorong terciptanya manipulasi politik. Manipulasi politik dapat memerbesar peluang hingga menjamin kemenangan dari dinasti tersebut. Beragam cara dapat dilakukan, seperti memesan posisi menjadi kandidat kepada partai politik, hingga pembelian suara yang dilakukan dengan cara yang halus.
Baca Juga: Alasan Kaesang Cocok Jadi Pengganti Gibran Pimpin Solo, Mazdjo Pray: Sudah Gak Jomblo Lagi
"Demokrasi itu kan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, Pemilu dibentuk sebagai sarana terjadi pergantian kepemimpinan, ya, guna mencegah kelompok kecil yang memiliki kuasa besar," kata dia.
Ia menilai, partai politik sebagai pintu masuk menuju pemilu harusnya memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi itu sendiri, salah satunya mencegah dinasti politik tersebut. Parpol diharapkan mampu bertingkah objektif sesuai kapabilitas ketika memilih kandidat, bukan melihat popularitas dan koneksi kepada penguasa.
Menurutnya, tidak semua kandidat yang memiliki kedekatan dengan dinasti politik dapat menang. Dari itu, masyarakat harus jeli siapa kandidat yang akan dipilih, apalagi di era media sosial. Kemampuan berpikir kritis akan diuji ketika berita itu hadir. Apalagi, keberadaan buzzer sering membuat bias pendapat yang ada.
"Jangan hanya terhanyut pada pendapat popular, misalnya ada satu postingan, biasanya ada pendapat, oh iya bagus, dan kita menganggap memang bagus. Biasakan cerdas dalam digital literasi, gunakan smartphone anda untuk mencari data yang valid," ujarnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
