Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas untuk mengungkapkan sejumlah instansi yang kerap menggelar rapat yang tak efisien.
Ia pun meminta Menpan RB untuk transparansi mengenai persoalan itu ke publik agar masyarakat bisa mengawasi langsung tindakan para pengguna anggaran itu.
"Daripada sekedar jadi polemik, lebih baik Pak Azwar Anas buka ke publik, agar ada otokritik buat masing-masing instansi sekaligus publik bisa mengawasi," ujar Juru Bicara sekaligus Ketua DPP PSI, Furqan AMC melalui siaran persnya, Selasa (31/1/2023).
Menurut Furqan, partisipasi publik mengawasi itu sehat bagi birokrasi dan demokrasi.
"Lagipula undang-undang sudah mewajibkan adanya keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur oleh UU 14/2008," tegas Furqan.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024