Pelajaran itu kemudian diterapkannya ketika menjadi Anggota DPR RI yang keras menolak adanya kebijakan impor beras. Menurutnya, hal itu lah yang terus dilakukan konsisten oleh PDIP.
"Kita perjuangankan kebijakan anti impor beras kita tolak kebijakan impor beras secara konsisten dilakukan oleh PDI Perjuangan," tuturnya.
Namun belakangan, menurut Hasto PDIP terpaksa setuju dengan kebijakan impor beras lantaran Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memberikan data laporan yang salah ke Preside RI Joko Widodo.
"Terakhir kami terpaksa harus setuju, karena menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton," ujarnya.
"Lah ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," sambungnya.
Lebih lanjut, Hasto menyampaikan, sangat gawat negara jika Menteri Pertaniannya salah memberikan data. Menurutnya, jika data salah maka kebijakannya juga akan berdampak.
Hal itu, kata Hasto, sebagai contoh adanya politik sisi gelap.
"Ini kan gawat kalau pemerintah sehari-hari yang dipimpin oleh menteri pertanian, di dalam mentan memberikan data yang salah kepada presiden, kalau datanya salah, kebijakannya salah. Ini politik dalam sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik," tuturnya.
"Lalu ada yang manfaatkan untuk impor, nah, politik itu kata Bung Karno enggak bisa orang per orang, kita mau berjuang sendirian bagaimana kita mau mengubah Indonesia," pungkas Hasto.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
