Menurut dia, sikap ini akan membuat capres akan memiliki independensi dalam menentukan pasangannya, tanpa diintervensi oleh pihak manapun. “Sehingga pasangan ini akan harmonis dan saling melengkapi ketika kelak mendapatkan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan. Bukan kawin paksa,” tegasnya.
Putra sulung Presiden RI ke-6 SBY itu mengaku tidak ada kendala dengan kriteria cawapres yang disampaikan Anies. Yang jelas, AHY menegaskan pentingnya finalisasi koalisi untuk menjawab pertanyaan masyarakat yang bertanya-tanya kapan Koalisi Perubahan akan terbentuk.
Baca Juga: Partai Demokrat Resmi Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, Ini Pesan Mantan Politisi Golkar
Karena itu, AHY mengajak NasDem dan PKS untuk segera membentuk Sekretariat Perubahan. Pembentukan Sekber ini sebagai bukti keseriusan dan komitmen Demokrat untuk mewujudkan Koalisi Perubahan. “Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan, untuk mengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” kata AHY.
Setelah itu, lanjut dia, menyegerakan Ketum ketiga parpol untuk bertemu. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU para pimpinan Parpol, agar memenuhi syarat kecukupan presidential threshold 20 persen. MoU ini idealnya mengatur komitmen ketiga Parpol untuk memperjuangkan harapan rakyat sekaligus memberi mandat kepada capres untuk sesegera mungkin menentukan pasangannya.
AHY menegaskan, Demokrat tidak akan masuk angin oleh infiltrasi pasukan lawan yang menjanjikan berbagai hal, padahal sebenarnya bertujuan untuk memecah belah dan mengadu domba Koalisi Perubahan. Kata dia, faktor momentum percepatan deklarasi ini juga menjadi penting agar koalisi dan pasangan yang diusung bisa mendapatkan keuntungan waktu untuk menyiapkan infrastruktur pemenangan, dari tingkat pusat hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Lawan yang akan dihadapi Koalisi Perubahan anggap saja yang terberat, yang memiliki sumber daya dan logistik melimpah. Maka dengan deklarasi ‘Paket Komplet’ sesegera mungkin, faktor waktu akan menjadi modal terbesar bagi Koalisi Perubahan,” terang AHY.
Menariknya, pernyataan AHY yang menegaskan sikapnya untuk mengusung Anies sebagai capres keluar disaat NasDem melakukan manuver dengan Gerindra-PKB. Ada kesan, bahwa NasDem sedang menjajaki koalisi dengan parpol lain di tengah kebuntuan bersama Demokrat-PKS.
Namun, Waketum Partai NasDem, Ahmad Ali membantahnya. Kata dia, komunikasi dengan Demokrat dan PKS masih berjalan baik. Kunjungan NasDem ke Sekber Gerindra-PKB, lanjut dia, tidak mengurangi komunikasi politik yang sudah berjalan lama. Ia menegaskan, NasDem hingga kini belum ada niat untuk mencari koalisi alternatif.
"Hari ini kami belum berpikir untuk mencari alternatif karena pembicara kami dengan PKS dan Demokrat juga sangat serius dan juga hampir rampung. Tetapi sekali lagi bahwa politik itu sangat dinamis," kata Ali, saat ditanya soal pernyataan AHY.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai, koalisi perubahan yang digagas NasDem-Demokrat-PKS memang masih terancam bubar. Soalnya ketiga parpol belum melakukan deklarasi capres. Salah satu hambatan koalisi ini adalah di posisi nama cawapres yang akan mendampingi Anies. Komunikasi soal cawapres deadlock alias buntu. Demokrat menginginkan AHY, PKS ingin Ahmad Heryawan dan NasDem ingin Khofifah Indar Parawansa. "Bila cawapres tak menemui kata sepakat, Koalisi Perubahan bisa jadi layu sebelum berkembang," katanya.
Sementara itu pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai peta koalisi saat ini memang masih dinamis. Menurutnya, berbagai manuver politik tersebut tidak berarti apa pun jika tidak disertai dengan deklarasi calon presiden (capres). Keberadaan Sekber pun tidak menjamin koalisi akan berakhir di pelaminan.
"Sekretariat ya sekretariat saja, kan gedung, bisa dibubarkan itu. Berbeda kalau sudah ada deklarasi capres-cawapres," ujar Hendri, kemarin. Menurutnya, saat ini semua koalisi masih dalam situasi sama antara KIB, KIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya), dan Koalisi Perubahan (bakal koalisi NasDem, PKS dan Demokrat). Di mana masing-masing koalisi belum melakukan deklarasi capres.
"Dikatakan Hensat, peta politik tersebut belum akan berubah selama tidak ada faktor pemicunya yaitu deklarasi capres-cawapres.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
