Apabila calon pemimpin merupakan calon yang populer, maka ia harus memahami fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di DPR dengan baik jika ingin terpilih.
“Partai punya tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan partai tidak bisa terlepas dari kepentingan rakyat itu," terang Hasto.
"Kita melihat pendidikan kita tertinggal, maka partai memberikan sentuhan bagaimana politik pendidikan yang mencerdaskan anak bangsa. Ini harus dijawab juga oleh partai melalui kebijakan-kebijakan politiknya,” ujarnya.
Sebagai informasi, hingga sekarang secara umum skor party-id seluruh parpol di Indonesia masuk dalam kategori rendah, yakni 6,8 persen. Kendati demikian, Hasto tetap menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil riset yang menemukan PDIP menjadi parpol yang paling unggul dalam skor party-id.
Adapun pendapat Hasto juga diamini oleh pengamat politik dari Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Dalam kesempatan yang sama, ia berpendapat skor party-id yang rendah pada parpol itu memang berkaitan dengan hilangnya sistem proporsional tertutup.
Sebagai contoh, saat Pemilu 1999, Indonesia masih menerapkan sistem proporsional tertutup. Hal itu membuat skor party-id masih di atas 80 persen. Namun ketika proporsional terbuka diperkenalkan pada 2009, tingkat kedekatan partai dengan pemilih itu turun, bahkan mencapai sekitar 20 persen.
“Pertanyaannya kenapa? Karena dalam proporsional tertutup itu yang bertarung adalah partai, karena orang nyoblos partai," jelas Burhanuddin.
"Tapi dalam sistem proporsional terbuka, itu aktor atau pemainnya bukan hanya partai, tapi caleg-calegnya pun bertarung. Ketika para caleg bertarung, tidak ada insentif untuk mempromosikan ideologi partai,” lanjutnya.
Terlepas dari itu, Burhanuddin turut menyampaikan jika pemilu sistem proporsional tertutup memang memiliki kelemahannya. Ia pun turut menawarkan mixed proporsional system, yakni satu formula yang menyatukan kelebihan proporsional tertutup dan terbuka.
Ia mencontohkan sistem seperti itu pernah dilakukan di Jerman yang memiliki 299 daerah pemilihan. Setiap pemilih diberi dua kertas suara, yaitu satu untuk memilih partai dan satu kertas lainnya untuk memilih caleg.
“Kenapa dua? Satu buat kader partai bisa masuk melalui jalur partai. Tetapi untuk kedaulatan pemilih, mereka diberi peluang untuk memperebutkan caleg. Di Jerman, ini cukup sukses mengurangi jumlah partai dan mengurangi jumlah politik uang secara masif,” pungkasnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
