Terkait rencana perpanjangan masa jabatan kades itu sendiri, Halim kembali menyatakan bahwa tujuannya untuk meredam konflik antarmasyarakat usai pemilihan kades (Pilkades). Menurut Halim, konflik pasca-pilkades hampir terjadi di seluruh desa Tanah Air.
Bahkan, di beberapa daerah, konflik tersebut terus berlarut-larut sehingga membuat pembangunan dan aktivitas di desa tersendat. Selain itu, konflik pasca-pilkades itu juga bisa menggerus nilai-nilai luhur khas desa.
Setelah menelaah dampak-dampak konflik tersebut dan meminta pendapat akademisi, Halim berkesimpulan bahwa efek negatif konflik pasca-pilkades akan lebih mudah diredam jika masa jabatan kades diperpanjang. "Solusinya bagaimana supaya proses pembangunan bisa berjalan dengan lancar, bagus, kondusif tapi efek pilkades bisa terselesaikan dengan baik,” kata Halim.
Untuk diketahui, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur masa jabatan kades selama enam tahun, dengan maksimal tiga periode. Dengan begitu, seorang kades maksimal bisa menjabat selama 18 tahun. Adapun Halim mengusulkan agar masa jabatan kades diperpanjang menjadi sembilan tahun dengan maksimal dua periode, sehingga total masa jabatan tetap 18 tahun.
Kemarin, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyatakan bahwa Komisi II sudah mengusulkan revisi UU Desa kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk menjadi usul inisiatif DPR. Kendati begitu, dia menegaskan bahwa revisi ini tidak serta akan memperpanjang masa jabatan kades. Perpanjangan masa jabatan itu akan diputuskan dalam proses pembahasan revisi.
Rencana perpanjangan masa jabatan kades ini menyeruak usai ratusan kades menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (17/1/2023) lalu. Sementara demonstrasi berlangsung, politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. Usai bertemu, Budiman mengeklaimPresiden Jokowi setuju dengan tuntutan memperpanjang masa jabatan kades menjadi sembilan tahun.
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Senin (23/1/2023), mengusulkan agar masa jabatan kades diperpanjang jadi sembilan tahun dengan maksimal tiga periode. Dengan begitu, seorang kades bisa menjabat selama 27 tahun.
Peneliti Riset Politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Profesor Siti Zuhro mengkritik keras rencana perpanjangan masa jabatan kades ini. Baginya, hal ini akan membuat kades berkuasa terus menerus seperti zaman feodal. Sirkulasi kepemimpinan pun tersendat di desa. Selain itu, perpanjangan masa jabatan juga akan semakin membuka peluang kades untuk korupsi.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
