Belakangan ini pengamat politik Rocky Gerung menjadi sorotan menyusul rencananya yang akan membuat Liga Boikot Pemilu.
Beberapa pihak seperti partai politik pun menolak rencana Rocky Gerung lantaran dianggap bukan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi di Indonesia.
Namun baru-baru ini Rocky Gerung membeberkan cara kerja Liga Boikot Pemilu demi menghilangkan oligarki di pemerintahan.
Hal itu diungkapkan Rocky Gerung saat menjadi bintang tamu di Youtube Refly Harun yang tayang pada Selasa (5/7/2022).
Rocky Gerung mengungkapkan bahwa Boikot Pemilu yang ia rencanakan tidak seperti apa yang dipikirkan banyak pihak.
Ia menyebut Boikot Pemilu yang dicanangkan merupakan langkah tidak setuju oposisi terhadap syarat-syarat pemilu yang diajukan pemerintah.
Baca Juga: Imbas Pattimura Disebut Beragama Islam, Jangan Sampai Ntar Sisingamangaraja Diklaim Namanya Jadi Yasin Mangaraja
Karena menurutnya, penyelenggaraan pemilu selama ini sudah melanggar konstitusi.
"Boikot Pemilu artinya tidak setuju dengan syarat-syarat yang diajukan oleh pemerintah tidak setuju dengan syarat-syarat yang disorongkan melalui survei kan apalagi soal threshold kan kita boikot karena penyelenggaraan Pemilu itu bertentangan dengan konstitusi," ungkapnya.
Rocky Gerung kemudian menjelaskan bahwa dirinya selalu mengatakan presidential threshold 20 persen sebagai tempat oligarki beternak politisi.
Menurutnya presidential threshold 20 persen itu wajib dihilangkan dan caranya adalah dengan boikot pemilu.
Baca Juga: Wow! Bukan Ganjar, Anies, ataupun Prabowo, Tapi Sosok Ini Diyakini Layak Jadi Capres Tanpa Baliho
Ia pun berujar jika presidential threshold 20 persen itu tak dihilangkan maka semua pihak akan menjadi bagian dari oligarki.
"Ttu ingin kita hilangkan kalau kita enggak boikot kita jadi bagian dari ternak oligarki," terangnya.
"Jadi memboikot Pemilu termasuk didalamnya pengertian menghilangkan oligarki dari politik nasional kan gampang kita itu sangat bermoral justru," pungkasnya.
Seperti diketahui, Rocky Gerung sebelumnya juga sempat meminta parpol-parpol untuk menggugat ambang batas 20 persen ke Mahkamah Konstitusi demi demokrasi Indonesia.
Bahkan ia menyebut jika tak ada parpol yang menggugat ambang batas 20 persen ke MK, maka parpol-parpol itu dianggapnya tidak paham arti demokrasi.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan