Politikus Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago meradang setelah adanya desakan elite PDIP pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera reshuffle menteri NasDem, salah satunya Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Irma menilai adanya tudingan mengenai impor beras untuk mengevaluasi Mentan Syahrul Yasin Limpo itu tidak tepat.
Sebab, persoalan impor beras yang merugikan petani bukanlah dari Mentan langsung melainkan Mendag dan Bulog yang dianggapnya tidak bisa menyerap gabah petani.
"Laporan mana yang salah? Faktanya gabah petani cukup kan? Masalahnya Bulog yang tidak mampu menyerap gabah petani terus yang ingin impor kan Mendag? Kok dibolak-balik ya informasinya," kata Irma kepada wartawan dikutip Sabtu (21/1/2023).
Irma lantas menyindir kader PDIP sebelumnya menjabat Menteri Sosial (Mensos) yang melakukan korupsi dengan dalih bantuan sosial (bansos) dan akhirnya berujung menjadi tahanan KPK.
"Lagipula yang fatal itu adalah menteri yang mencuri uang rakyat lewat bansos kemudian ditangkap KPK!" tuturnya.
Di sisi lain, Irma menegaskan, partainya berkomitmen tetap akan ada di pemerintahan jika Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
"Bagi NasDem, sekali lagi komitmen menjaga pemerintah sampai berakhirnya masa jabatan sudah jadi kewajiban, untuk itu kami tidak akan pernah mundur dari pemerintah yang ikut kami menangkan! Kecuali jika presiden memang memutuskan lain. Sekali lagi, biarlah reshuffle jadi hak presiden nggak usah ditekan tekan dan di paksa-paksa," tuturnya.
Lebih lanjut Irma mengklaim, di antara puluhan menteri dalam kabinet, Mentan memiliki prestasi apalagi di kala pandemi Covid-19.
Untuk itu, ia menegaskan perihal masalah import beras itu bukanlah kemauan dari Mentan melainkan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Kepala Bulo Budi Waseso.
"Kalau bicara prestasi Mentan, jangan lupa! Kementan salah satu dari sedikit kementerian tumbuh di masa pendemi, ngapain bela-belain impor? Wong Mentan nggak mau import dan sudah bilang di media. Kan Bulog dan Mendag yang import," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, turut memberikan komentar menanggapi soal Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan sinyal bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
Djarot meminta agar dua menteri dari NasDem yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya untuk bisa dievaluasi.
"Mentan di evaluasi, Menhut di evaluasi, Menteri kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada, satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata Djarot kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).
Baca Juga: Gaungkan Jokowi 3 Periode, Habib Kribo Blak-blakan Sebut Anies Tipe Pemimpin yang Ditolak Rasul
Memang, kata dia, reshuffle merupakan hak prerograrif Presiden Jokowi.
Menurutnya, menjelang berakhir masa jabatan perlu juga adanya evaluasi.
"Kalau reshuffle urusan pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang betakhir masa jabatan presiden. Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh pak Jokowi itu betil betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievalusasi," tuturnya.
Ia lantas memberikan contoh hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi di dalam pemerintah, salah satunya Djarot menyoroti soal swasembada beras yang ternyata, impor beras masih terjadi.
Sementara itu, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut ada laporan kerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ke Jokowi yang tidak tepat.
"Apa (laporan) yang disampaikan Menteri Pertanian ke Presiden kan tidak tepat. Bayangkan saja, menteri itu kan pemerintahan, dalam pengertian sehari-hari, (menteri) yang menguasai hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya," ujar Hasto.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
