Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski demikian, ia mengatakan DPR dan partai politik boleh menyuarakan kinerja menteri yang dianggap tidak membantu pemerintahan.
"Sebagai partai politik atau sebagai individu tentu saja kita boleh mengingatkan atau menyuarakan hal-hal yang dianggap mungkin tidak terlalu membantu kinerja dalam pemerintah dan lain sebagainya," ujar Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, mengutip Republika, Kamis (19/1).
Baca Juga: Guntur Mendukung Ganjar Lebih Dari Dirinya Sendiri, Puan: Semua Orang Berhak Memilih
Kendati demikian, ia tak mengungkapkan menteri-menteri mana saja yang perlu dievaluasi oleh Jokowi. Karena sekali lagi disampaikan, reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
"Saya tidak bisa katakan hal itu-itu kan prerogatif Presiden dan saya tidak diajak bicara sama Presiden, jadi ya tanyakan sama Presiden," ujar Puan.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi berulang kali memberikan isyaratnya untuk melakukan perombakan kabinet. Reshuffle santer beredar akan dilakukan terhadap menteri dari kader Nasdem setelah elite PDIP semakin gencar melancarkan serangan-serangannya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
