Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan bahwa partai politik bisa mengingatkan atau menyuarakan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang dianggap tak membantu dalam pemerintahan.
Tanpa membawa nama partai politik (Parpol), seorang individu pun dinilai memiliki hak untuk menyuarakan pendapat seperti itu menurut Puan.
"Sebagai partai politik atau sebagai individu tentu saja kita boleh mengingatkan atau menyuarakan hal-hal yang dianggap mungkin tidak terlalu membantu kinerja dalam pemerintah dan lain sebagainya," ujar Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/1).
Baca Juga: Guntur Soekarnoputra Dukung Calon Presiden Ganjar atas Puan, Ini Reaksi PDIP
Kendati demikian, ia tak mengungkapkan menteri-menteri mana saja yang perlu dievaluasi oleh Jokowi. Karena sekali lagi disampaikan, reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
"Saya tidak bisa katakan hal itu-itu kan prerogatif Presiden dan saya tidak diajak bicara sama Presiden, jadi ya tanyakan sama Presiden," ujar Puan.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
