Partai Bulan Bintang (PBB) akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Dewan Pertimbangan Partai di eL Hotel Royal, Kelapa Gading, Jakarta Utara mulai hari ini hingga 13 Januari 2022. Acara akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Insya Allah Presiden Joko Widodo akan hadir dan juga beberapa petinggi partai politik serta menteri akan hadir," ujar Wakil Ketua Umum (Waketum) PBB, Dwianto Ananias, kepada RM.id, Rabu (11/1).
Baca Juga: PBB: KUHP Indonesia Tak Sesuai Dengan HAM!
Acara ini terbilang penting. Selain dihadiri oleh seluruh pengurus tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia, acara ini juga rangakain konsolidasi partai dan menyaring aspirasi daerah ihwal jagoan partai menuju Pilpres 2024.
Soal siapa yang akan dijagokan partai menuju bursa Pilpres 2024, Dwianto mengatakan secara demokratis akan dimusyawarahkan berbasis usulan daerah. Bukan tidak mungkin, PBB akan mengusung Ketum PBB, Yusril Ihza Mahendra.
"Tidak menutup kemungkinan aspirasi dan usulan hasil dari Rakornas dan MDP itu PBB akan mengusung Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden," ungkapnya.
Intinya, acara ini merupakan rangkaian konsolidasi total PBB setelah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 13. Tidak hanya urusan Pilpres 2024, partai ini akan meracik strategi agar bisa menang di pesta demokrasi mendatang.
Ketua Panitia Rakornas dan MDP PBB Cak Rohim mengamini hal tersebut, menurutnya, acara akbar ini akan memetakan seluruh strategi taktik partai menyambut Pemilu 2024. Diasumsikannya, saat ini PBB sudah siap masuk menjadi salah satu partai di Senayan.
"Kami berkeyakinan PBB dapat mendudukkan kader terbaiknya sebagai anggota legislatif di DPR RI dan melebihi ambang batas Parliamentary Threshold lebih dari 4 persen, serta menempatkan kader-kader terbaik PBB di semua dapil DPRD provinsi dan kabupaten dan kota," ujar Rohim.
Baca Juga: Yusril Mengkritik MK Karena Banyak Membuat Keputusan Kontroversial
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBB, Solihin Pure mengamini, tidak sedikit kader yang menginginkan agar Ketum Yusril maju sebagai Capres maupun Cawapres.
Jika ini tercapai, maka semangat kader akan berlipat ganda untuk memenangkan partai. Pure mengamini, saat ini PBB masuk kategori partai nonparlemen dan jauh dari syarat minimal pencapresan dengan aturan main Presidential Threshold (Preshold) sebesar 20 persen.
Namun, baginya ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Asumsinya, Yusril memiliki kualitas tinggi sebagai negarawan. Meskipun PBB memiliki suara kecil di Pemilu 2019, namun ajang Pilpres merupakan sarana demokrasi untuk regenerasi kepemimpinan.
Secara personal, Yusril dianggap pakar hukum dan tokoh yang bisa menggantikan Jokowi.
"Secara kualitas, Ketum PBB sangat mumpuni. Bisa saja, beliau masuk bursa Pilpres 2024 dengan sistim koalisi partai politik," ujar Pure, kepada RM.id.
Pure menyebutkan, pengalaman Yusril dalam perpolitikan Indonesia sangat besar. Menjadi salah satu tokoh reformasi, hingga menteri di era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Berdasarkan rekam jejaknya, tentu Yusril sangat pantas masuk di bursa Pilpres 2024," tutupnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
