Heru Budi Hartono atau sering disapa Heru Budi saja adalah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Mantan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan. Dirinya dilantik pada 17 Oktober 2022 lalu.
Menyadur dari beberapa sumber berbeda pada Rabu (4/1/2023), Heru Budi hingga saat artikel ini dipublikasikan tidak berafiliasi dengan Partai Politik (Parpol) manapun. Sejak terjun ke dunia politik, Heru Budi bergerak secara independen.
Baca Juga: Rumah Adat Jawa Timur Punya Filosofi Mengagungkan dan Ramah Lingkungan
Karir pria asal Tapanuli Tengah, Sumatera Utara di pemerintahan ini dimulai pada 1993 silam. Saat itu, Heru Budi menjabat sebagai Staf Khusus Wali kota Jakarta Utara. Dan selama beberapa tahun ke depan, dirinya memiliki sejumlah jabatan berbeda di wilayah Jakarta Utara.
Pria yang lahir pada 13 Desember 1965 ini pernah menjabat beberapa posisi seperti Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara, Kepala Bagian Umum Kota Jakarta Utara sampai menjadi Kepala Biro KDH dan KLN DKI Jakarta terhitung sejak 1995 sampai 2013.
Baca Juga: Mengenal Rumah Adat Jawa Timur, dari Joglo Jompongan sampai Limas Trajumas Lawakan
Januari 2014, Heru Budi dilantik menjadi Wali Kota Jakarta Utara oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo alias Jokowi. Dirinya menjabat sampai Januari 2015. Dirinya bahkan hampir menjadi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta mendampingi Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.
Namun, pada akhirnya Ahok lebih memilih Djarot Syaiful Hidayat sebagai Cawagub. Heru Budi akhirnya diangkat menjadi Kepala Sekretariat Presiden Indonesia oleh Presiden Jokowi pada Juli 2017 lalu dan masih menjabat sampai saat ini.
Dan 17 Oktober 2022 silam, Heru Budi Hartono ditugaskan untuk menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Namanya tengah menjadi sorotan karena beberapa kali menghapus sejumlah program yang Anies Baswedan pernah jalankan sebelumnya.
Baca Juga: Hampir Selalu Ramai, Wisata Religi Makam Sunan Ampel Menarik dari Berbagai Aspek
Dirinya diketahui menghapus beberapa kebijakan serta beberapa “jejak” Anies Baswedan seperti menghilangkan layanan JakWiFi sampai mencopot jajaran Petinggi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Komisaris PT LRT Jakarta, Direktur Utama MRT Jakarta hingga mengganti Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.
Tindakan yang dilakukan Heru Budi dianggap sebagai langkah untuk menghapus keberadaan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, ada juga pengamat yang meminta untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan akan kebijakan Heru Budi.
Baca Juga: 10 Destinasi Wisata Religi Islami Jawa Timur yang Diincar Wisatawan
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
