"Serta mengangkangi sikap pemerintahan Jokowi yang sudah menetapkan 14 Februari 2024 sebagai tanggal dilaksanakannya pemilihan umum," ujar Handoko.
Handoko menyebut wacana penundaan Pemilu 2024 tidak memiliki dasar, prasyarat, dan syarat yang mengharuskan pesta demokrasi ditunda.
Baca Juga: Pengamat Sebut Anies Berpotensi Mirip Jokowi Jika ‘Ulah’ Relawan Ini Terus Diterima
"Suara-suara tersebut justru berpotensi menjerumuskan kepemimpinan Jokowi yang sejauh ini sudah berlangsung sangat baik dengan berbagai kemajuan yang sudah ditandakan," tuturnya.
Menurut Handoko, pembatasan masa jabatan presiden dua periode dan pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun sekali dilaksanakan agar terjadi sirkulasi elite untuk keberlanjutan regenerasi yang berlandaskan pada demokrasi berbasis pemerataan distribusi kekuasaan.
"Ini akan menjadi sikap dasar bagi Projo bahwa kami berada pada garis depan nilai-nilai untuk menjaga bahwa proses konsolidasi demokrasi harus terus berlanjut, regenerasi harus terus lanjut," tegasnya.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
