Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut Indonesia menjadi salah satu negara dunia ke-3 yang instrumen hukumnya rawan diintervensi kepentingan politik.
“Negara dunia ke 3 instrumen hukum itu masih bisa diintervensi politik, termasuk Indonesia,” beber Ujang, dikutip dari diskusi CrossCheck melalui kanal medcom.id pada Senin (26/12/2022).
Ia lantas mengakui kehidupan demokrasi Indonesia ak pernah berjalan dengan baik karena persoalan hukum seringkali berkelindan dengan politik.
Baca Juga: Kader Demokrat Ungkap Jokowi Lebih Unggul dari SBY, Warganet Gagal Paham
“Saya meyakini bahwa memang di kita itu, persoalan hukum itu kadang berkelindan dengan politik, karena itu demokrasi kita tidak pernah berjalan dengan baik,” beber Ujang.
“Karena demokrasi itu kan harus paralel dengan penegakan hukum, kalau instrument hukumnya dijadikan alat politik bagi pemegang kekuasaan, ya itu menjadi persoalan,” tambahnya.
Kendati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ia yakin pasti juga menjalankan kerjanya sesuai dengan peraturan legal, namun tak dipungkiri memang realitas permainan politik juga melibatkan KPK sebagai pemainnya.
Baca Juga: Anies Dihujat Gegara Ucapan Natalnya 'Tipis-tipis', Anak Pendeta Ini Beberkan Faktanya
“Walaupun saya meyakini KPK menjalankan kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tapi kita harus lihat dalam banyak kasus dan kesempatan KPK juga main di wilayah politik,” ujar Ujang.
Karena itulah, Ujang juga memiliki anggapan yang sama terkait penggeledahan ruang kerja Khofifah.
Apalagi, Ujang menilai Khofifah memiliki sejumlah hal positif yang mampu menjadi daya tawar di Pilpres 2024 mendatang.
Selain memiliki latar belakang yang kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah juga menguasai suara penduduk Jawa Timur yang notabene merupakan pemilih terbanyak kedua se-Indonesia.
Baca Juga: Naik Private Jet hingga Narasi 'Oligarki Juga WNI', Anies Baswedan Disponsori?
“Kalau diamenjadi cawapres di kubu anies atau prabowo atau siapapun itu punya potensi yang bagus juga, ketuamuslimat berbasis NU, dengan penduduk pemilih tertinggi kedua di Indonesia, emak-emak, ya kan ini punya potensi yang bagus, maka dicarilah masalah-masalah itu,” terang Ujang.
Diberitakan sebelumnya, beberapa hari lalu KPK menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan wakilnya, Emil Dardak.
KPK beralasan penggeledahan berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat petinggi DPRD Jatim. Di sisi lain, Khofifah sendiri mengklaim tidak ada berkas apapun yang dibawa oleh KPK, baik dari ruangannya maupun Emil.
Penggeledahan semacam ini sebenarnya sangat awam dijumpai pasca OTT, tetapi khusus untuk kasus Khofifah mencuri perhatian sebagian kalangan karena dikait-kaitkan dengan potensinya mencalonkan diri di Pilpres 2024.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
