Pro-kontra pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait pengurangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berlangsung di kalangan tokoh publik.
Perlu diketahui bahwa pada Selasa (20/12/2022), Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa OTT KPK memperburuk citra Indonesia sehingga tidak baik jika dilakukan terlalu sering. Lebih lanjut, Luhut Binsar Pandjaitan berharap KPK bisa mengurangi kuantitas OTT.
Baca Juga: Apa Alasan Luhut Sebut OTT KPK Merusak Bangsa?
Luhut Binsar Pandjaitan juga mengungkapkan bahwa akan lebih baik jika memperkuat dan mendorong digitalisasi agar tidak ada orang yang berani bermain dengan sistem.
Pernyataan Menko Marves ini dipertanyakan dan di kritik baik itu oleh pengamat politik maupun politikus lain. Meskipun begitu, tidak sedikit juga di antara mereka yang mendukung dan setuju akan perkataan Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: Apa Itu Kanker Esofagus? Simak Gejala dan Cara Mencegahnya
Berikut tanggapan dari beberapa figur publik terkait pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan terkait OTT KPKKPK disadur dari Kontenjatim dan Warta Ekonomi pada Kamis (22/12/2022). Banyak di antaranya yang menyetujui, namun tidak sedikit juga yang mengecam.
Pro Kontra Pernyataan Luhut Soal Pengurangan OTT KPK
1. Novel Baswedan
Mantan Ketua KPK Novel Baswedan menyindir pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan soal pengurangan OTT KPK. Dirinya menyebutkan bahwa digitalisasi yang dimaksud Menko Marves ini hanya sebatas elektronisasi saja. Novel Baswedan berharap kalau seluruh pejabat pemerintah menganggap korupsi sebagai sesuatu yang serius.
2. Abraham Samad
Selain Novel Baswedan, sosok Mantan Ketua KPK lainnya, Abraham Samad, juga menyinggung bahwa OTT KPK berperan sebagai law enforcement. Dengan demikian, seharusnya tidak ada masalah dengan pemberlakuan OTT, kecuali jika disalahgunakan.
Baca Juga: Bagi Yang Ingin Bersiwak, Simak Cara Memakai Siwak Ini
3. Mardani Ali Sera
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyebut pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan aneh dan tidak layak didukung. Dirinya justru menganggap kalau pemberantasan korupsi harus didukung karena membuat efek jera bagi koruptor.
4. Habiburokhman
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Habiburokhman meminta pernyataan Menko Marves ini dipahami secara utuh. Dirinya menjelaskan kalau seharusnya, pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan jangan diambil setengah-setengah. Ini dikarenakan Luhut Binsar Pandjaitan ingin memperkuat digitalisasi agar mempermudah menjerat korupsi.
Baca Juga: Apa Itu Habbatussauda? Rempah Pembawa Segudang Manfaat
5. Mahfud MD
Selaras dengan Habiburokhman, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga menyetujui keingian Luhut Binsar Pandjaitan untuk beralih ke digitalisasi demi mempermudah pemberantasan korupsi.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
