Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan dukungan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengeluarkan regulasi.
Regulasi ini dapat memberikan sanksi kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kegiatan safari politiknya yang dituding mencuri start berkampanye.
Hasto pun meyakini bahwa Bawaslu akan memberikan sanksi kepada Anies karena safari politik yang Anies lakukan termasuk ke dalam pelanggaran serius.
"Kategori pelanggaran etis itu justru sesuatu hal yang sifatnya menjadi sangat gamblang," ujar Hasto melalui keterangan persnya.
Seperti yang diketahui, Anies diniai Bawaslu melanggar etika politik. Hal itu akibat safari politik Anies yang mengunjungi Aceh beberapa waktu lalu.
Penilaian itu terungkap setelah Bawaslu menyidangkan aduan seseorang berinisial MT terhadap kegiatan Anies di Serambi Mekah tersebut. Menurut Hasto, seorang atau calon pemimpin pada prinsipnya terikat dengan etika. Keputusan Bawaslu dengan teradu seharusnya bisa dimaknai dalam.
Baca Juga: Anies Harus Was-Was, Kampanye di Tempat Ibadah Bisa Dipidana
"Sebab, menyangkut etika bagi seorang pemimpin, tanggung jawab sebagai pemimpin,” ungkap Hasto.
Bawaslu sendiri menilai kegiatan safari politik Anies selama di Aceh kurang etis, bahkan mantan Gubernur DKI dianggap melakukan kampanye terselubung Pilpres 2024.
"Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB (Anies Baswedan) dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai capres dalam Pilpres 2024," ujar anggota Bawaslu Puadi.
Sementara itu, Politikus Partai NasDem Ahmad Ali pasang badan membela bakal calon presiden yang diusung partainya, Anies Baswedan usai dinilai tidak etis karena mencuri start kampanye oleh anggota Bawaslu Puadi.
Menurut Ahmad Ali, pernyataan Puadi tersebut konyol. Hal itu karena pada waktu yang bersamaan, Bawaslu mengeluarkan putusan kegiatan Anies di Aceh tidak melakukan pelanggaran.
Baca Juga: Bawaslu Sebut Safari Politik Anies Tak Etis, SKI: Harusnya NasDem dan Anies Dapat Penghargaan
"Jadi pernyataan saudara Puadi kemarin pernyataan konyol menurut saya, karena di waktu yang bersamaan Bawaslu mengeluarkan keputusan bahwa Anies dan NasDem tidak melakukan pelanggaran," kata Ahmad Ali dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Sabtu (17/12/2022).
Pernyataan Puadi itu menjadi tanda tanya besar karena dinilai menuding Anies mendahului tahapan kampanye Pilpres 2024. Ahmad Ali mempertanyakan maksud Puadi yang malah berbanding terbalik dengan keputusan Bawaslu.
"Nah pertanyaan kita, saudara Puadi ini disuruh oleh siapa? Kepentingan siapa yang dibawakan?" ujarnya curiga.
Baca Juga: Jurnalis Ini Sebut Anies Baswedan Sempat Ingin Ganti Marullah Matali dari Sekda DKI
Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem itu juga mempertanyakan integritas Puadi. Ia menganggap Puadi tidak pantas memberikan penilaian etis terhadap kegiatan Anies Baswedan.
"Bawaslu ini bukan lembaga etik jadi tidak punya hak untuk menilai itu. Jadi orang-orang yang di Bawaslu itu hendaknya yang secara integritas diri itu clear," ujarnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
