Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) menyoroti keinginan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam membatasi gerak mencuri start kampanye setelah adanya laporan dugaan terhadap Anies Baswedan.
Ia pun mempertanyakan alasan Bawaslu terusik meskipun Anies hanya melakukan silaturahmi dengan para pendukungnya di berbagai provinsi.
"Dengan adanya silaturahmi Saudara Anies, kok tiba-tiba Bawaslu merasa terusik, mendadak ingin menghadirkan regulasi," kata Rachman Thaha kepada JPNN.com, Sabtu (17/12).
Baca Juga: Anies Harus Was-Was, Kampanye di Tempat Ibadah Bisa Dipidana
Bawaslu sendiri sudah menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Anies Baswedan dari safari politik ke Aceh, beberapa waktu lalu. Namun, eks gubernur DKI Jakarta itu hanya dinilai tidak etis.
Oleh karena itu, senator yang beken disapa dengan inisial ART itu mempertanyakan regulasi semacam apa lagi yang ingin dibuat Bawaslu RI.
"Jangan seenaknya membuat regulasi untuk menyandera seseorang, seorang anak bangsa yang ingin punya ruang untuk memimpin negeri ini," tutur ART.
Baca Juga: Bawaslu Sebut Safari Politik Anies Tak Etis, SKI: Harusnya NasDem dan Anies Dapat Penghargaan
Anggota DPD asal Sulawesi Tengah (Sulteng) itu meminta Bawaslu jangan sampai membuat aturan-aturan yang terkesan menghambat regenerasi kepemimpinan bangsa.
"Jangan mengada-ada. Ada apa dengan Bawaslu hari ini? Bawaslu jangan menjadi alat secara politik, jika mau menyandera seseorang. Ini anak negeri, anak bangsa harus semua diberi ruang. Karena ini persoalan regenerasi ke depan," ucap ART.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
