Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dipastikan tidak akan hadir di pesta pernikahan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep pada 10 Desember mendatang.
Paloh tidak hadir, karena ia akan menjalani pengobatan di Jerman.
Alasan Surya Paloh ini disorot Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari.
Baca Juga: Tak Hadiri Pernikahan Kaesang Pangarep, Bukti Hubungan Surya Paloh dan Jokowi Semakin Renggang?
Dia juga mengamati ketidakhadiran Surya Paloh dengan rencana kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pernikahan anak bungsu Jokowi dengan Iriana Jokowi itu.
Menurut Qodari, alasan keperluan berobat menyiratkan sebuah gestur politik yang kental dengan penghindaran.
Hal ini bisa jadi tanda akan ada pertukaran posisi di pemerintahan antara NasDem dan Demokrat.
"Kira-kira ini indikasi bisa terjadi pertukaran tempat di pemerintahan antara NasDem dengan Demokrat. Jadi gesturnya, SBY datang itu merapat ke pemerintahan Jokowi, minimal membuka komunikasi," ujar M. Qodari.
Qodari menilai, selama ini, Demokrat dikenal sebagai partai oposisi, sedangkan NasDem semenjak mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) mulai ada rasa oposisi dan terlihat renggang hubungannya dengan koalisi pemerintah.
Sementara itu, rencana kehadiran SBY di acara nikahan Kaesang-Erina, kata Qodari memberikan dampak politik yang berpotensi menjadikan Demokrat masuk bagian dari pemerintahan menggantikan NasDem.
Lanjut Qodari, jika ternyata Demokrat gabung koalisi, ini akan menjadi potensi bagi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) untuk masuk kabinet yang akan menambah pengalamannya dalam pemerintahan.
Baca Juga: Surya Paloh Dipastikan Tak Hadiri Pernikahan Putra Jokowi, Ternyata Ini Alasannya
Qodari menyarankan supaya Demokrat masuk ke pemerintahan dan memposisikan AHY sebagai menteri agar memiliki pengalaman di pemerintahan dan makin dipercaya oleh masyarakat dan elite politik.
"Jadi supaya tidak diserang lagi dari aspek pengalaman, ya harus ada pengalaman pemerintahan seperti Mbak Puan," ungkapnya.
"Jadi kekurangan utama AHY itu selama ini kurang pengalaman di pemerintahan saja. Masyarakat dan elit politik itu tidak cukup yakin bahwa AHY mampu dan kompeten memimpin negara dengan jabatan terakhir sebagai mayor di TNI. Tapi kalau dia sudah jadi menteri, maka pengalaman itu menjadi legitimasi dan itu sudah lengkap," tuntas Qodari.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
